teraju.id, Pontianak – Dinas Kelautan dan Perikanan selaku pihak Pengelola Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Kalimantan Barat mengapresiasi atas pelibatan lokasi yang menjadi wilayah kerja Program KOLEKTIF. KOLEKTIF adalah akronim dari Konservasi Laut Efektif yang diselenggarakan oleh USAID.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Ir. Muhammad Munsif, MM menyampaikan apresiasi tersebut pada acara Focus Group Discussion (FGD) Program USAID Kolektif di Kalimantan Barat, pada Selasa, 28 Februari 2023 bertempat di Hotel Ibis Pontianak.
“Pemanfaatan ruang laut yang optimal perlu mengacu pada nilai keberlanjutan berupa penetapan kawasan konservasi. Maka dalam rangka perlindungan ekosistem dan pelestarian spesies, serta mendukung target luasan kawasan konservasi di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan 5 Kawasan Konservasi Perairan Daerah di Kalbar pada 22 September 2020. Yakni empat Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Paloh, Pulau Randayan, Kubu Raya, Kendawangan, serta satu Kawasan Konservasi Perairan Kubu Raya-Kayong Utara,” ungkapnya.
Secara komulatif luas kelima KKPD Kalbar berkisar 644. 674 Ha, telah mencakup 20% sebagai zona pemulihan dari total luas wilayah perairan laut Kalbar sejumlah 3.4 juta Ha. Kontribusi yang merupakan status kawasan konservasi terluas keempat di Indonesia, setelah KKPD Provinsi Papua Barat seluas 2.2 juta Ha, Sulawesi Tengah seluas 1.3 juta Ha, dan Maluku Utara seluas 667. 683 Ha. “Dukungan KKP bersama program USAID Kolektif yang bekerja di kelautan Kalbar sudah tepat,” tambah Munsif.
Adapun percepatan dalam status kawasan konservasi perairan di Kalbar adalah penetapan Satuan Unit Organisasi Pengelola pada bidang yang menangani kelautan di DKP, sesuai Ketentuan Umum dalam Permen KP No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi. Selanjutnya sebagai Strategi Pengelolaan Kawasan berupa penguatan kelembagaan, telah dibentuk Jejaring Kawasan Konservasi Perairan melalui Deklarasi Kelautan Kalbar pada 27 Maret 2018. Serta pengembangan kemitraan sesuai amanat Permen KP No. 21 Tahun 2015 tentang Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.
Perjanjian Kemitraan antara DKP Kalbar selaku Pihak Pengelola pada kelima kawasan konservasi perairan Kalbar bersama para pihak, telah ditanda tangani pada 5 Agustus 2020. Bersama pihak Politeknik Sambas, Kelompok Masyarakat Wahana Bahari Sebubus, Universitas OSO, Yayasan WeBe Konservasi Ketapang, Yayasan Planet Indonesia, dan Orca Diving Club. Selanjutnya DKP Kalbar akan mengundang para Mitra Kelautan lainnya dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan secara legal.
FGD dihadiri pula oleh pejabat Ditjen Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, jajaran Pemerintah dari Provinsi Kalimantan Barat serta Kabupaten Pesisirnya, juga pemangku kepentingan terkait dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelaku usaha bahari.
Kegiatan merupakan sosialisasi kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan The United States Agency for International Development (USAID) Indonesia melalui Program USAID Konservasi Laut Efektif atau KOLEKTIF, dilaksanakan oleh Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN). (nDy/r)
