Teraju News Network, Pontianak – 29 Agustus 2023, Provinsi Kalimantan Barat memiliki luas 14,6 juta hektar, 56,65% di antaranya adalah kawasan hutan, terbentang dari ujung utara di Kabupaten Sambas hingga ujung selatan di Kabupaten Ketapang, dan dari ujung timur di Kabupaten Kapuas Hulu hingga ujung barat di Pulau Karimata, Kabupaten Kayong Utara. Kalbar juga memiliki garis pantai lebih dari 1.000 km yang membentang di tujuh kabupaten atau kota pesisir yang membentang dari utara ke selatan, serta kawasan pesisir ini memiliki ekosistem mangrove seluas 161.557,19 ha.
Kalbar juga memiliki 124 kesatuan hidrologis gambut (KHG) seluas 2.801.477 hektar. Hal ini merupakan aset alam yang luar biasa, terutama dari sisi kekayaan keragaman hayati yang dimiliki Kalbar.
“Keanekaragaman hayati memberikan berbagai manfaat ekologis, ekonomis, dan sosial yang penting bagi kelangsungan hidup masyarakat Kalbar. Oleh karena itu, perlindungan spesies dan habitat mereka menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di Kalbar. Setiap spesies memiliki peran unik dalam jaring makanan dan siklus nutrisi. Satu spesies punah dapat menyebabkan gangguan pada rantai makanan dan keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, hilangnya spesies predator tertentu dapat mengakibatkan populasi hewan mangsa menjadi berlebihan, yang pada gilirannya dapat merusak lingkungan,” tegas Christianus Lumano, Staf Ahli Gubernur Kalbar Bidang Pembangunan dan Ekonomi, ketika memberikan arahan dan membuka Kick-Off dan Sosialisasi Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati Provinsi Kalimantan Barat, Rabu, 29 Agustus 2023 di Pontianak.
“Dengan demikian, Kalbar memerlukan suatu dokumen yang dapat menyajikan data, peta, dan informasi yang lebih utuh dan komprehensif mengenai kondisi keanekaragaman hayati. Untuk itu, perlu disusun Profil Keanekaragaman Hayati (Kehati) yang akan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Daerah (RIPDA) Kehati sebagai salah satu pedoman, arahan, dan pertimbangan penting dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang lebih baik di masa mendatang,” tambah Lumano.
Pada kesempatan yang sama, Ir. Adi Yani, MH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar menegaskan, salah satu mandat dari Inpres No. 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan kepada pemerintah daerah adalah menyusun Profil Keanekaragaman Hayati dan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah,” tambah Adi Yani.
Dalam penyusunan profil kehati ini, Pemprov Kalbar didukung oleh USAID SEGAR dan melibatkan instansi vertikal pemerintah pusat serta Bappeda dan organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi lingkungan hidup pada kabupaten/kota se-Kalbar, sektor swasta, akademisi, LSM, mitra pembangunan, dan para pakar yang bekerja dan memiliki data keanekaragaman hayati.
Di tataran perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, keanekaragaman hayati juga menyediakan manfaat ekonomi, seperti pada industri farmasi dan pertanian yang sangat bergantung pada bahan alami yang berasal dari sumber daya keanekaragaman hayati. “Kita mengenal berbagai jenis tanaman dan hewan yang memiliki nilai komersial penting dalam pengembangan obat-obatan, bahan bangunan, makanan, dan produk lainnya. Jika spesies-spesies ini punah, kita akan kehilangan peluang untuk mengembangkan inovasi dan mendukung pembangunan ekonomi di Kalimantan Barat,” ungkap M. Yodha Muhdiya, S.Si, M.Eng., Perencana Ahli Muda, Pengampu Urusan Penataan Ruang, Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.
Keanekaragaman hayati juga memberikan manfaat sosial dan budaya. “Banyak masyarakat adat di Kalbar bergantung pada alam dan keanekaragaman hayati untuk merawat dan menjaga tradisi, pengetahuan, dan kearifan lokal guna keberlangsung kehidupan mereka. Kekayaan spesies-spesies unik dan endemik dengan habitat alami yang asri alami juga menjadi daya tarik dalam pengembangan ekowisata mina khusus dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat, yang akan memberikan pengalaman dan sensasi tersendiri akan keindahan alam dan budaya jika dikelola secara adil dan lestari,” M. Yodha Muhdiya menambahkan.
Agusti Randi, pakar taksonomi, yang menjadi Ketua Tim Ahli Penyusunan Profil Kehati Kalbar, menegaskan profil kehati ini adalah sebuah dokumen publik yang disusun secara partisipatif dan inklusif. “Karena itu, kami sangat mengapresiasi beberapa peserta, seperti Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Muhammadiyah Pontianak, Yayasan PRCF-Indonesia, dan PT Kandelia Alam, yang menyatakan komitmennya berbagi pakai data, dan bahkan langsung menyetor data keragaman hayati yang dimiliki.
Selanjutnya, tim ahli dan penyusun akan melakukan review dan validasi terhadap semua data yang masuk, agar data yang tersaji pada profil kehati ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai kaidah yang berlaku,” kata Agusti Randi.(r)
